Evaluasi Kinerja Tiga Tahun DPR (kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan rakyat)

-Memotret kinerja Dewan Perwakilan Rakyat tiga tahun terakhir dari perspektif kepuasan rakyat dan efektifitas kinerja-

Menurut jajak pendapat Kompas tentang citra DPR di mata publik dengan 789 responden pada 4-6 Agustus 2010, terdapat:  78,2 % responden menilai buruk, hanya 14,6 % menilai baik dan 7,2 % menilai tidak tahu.

 Sementara hasil jajak pendapat Kompas pada 30 Maret-1 April 2011 dengan 842 responden tentang kepedulian DPR terhadap kritik menurut publik, menunjukkan: 72,3 % rersponden menilai DPR tidak perduli terhadap kritik, 22, 9 % menilai, DPR peduli terhadap kritik, sementara 4,8 % tidak menjawab.

Di lain pihak, hasil jajak pendapat Kompas terakhir ini menunjukkan penilaian publik tentang keterwakilan aspirasi DPR, yakni: 74,3% responden menilai tidak peduli dengan keterwakilan aspirasi, 20,3 % menilai peduli dan 5,4 % tidak jawab.

Hasil ini cukup untuk menunjukkan citra DPR di mata masyarakat yang kian hari kian merosot. Kinerja DPR sampai hari ini belum bisa menunjukkan progress yag berarti dala melaksanakan fungsionalnya. Dewan Perwaakilan Rakyat yang diharapkan mampu mewakili dan menjadi penyambung aspirasi rakyat malah sibuk bekerja untuk pribadi dan kroni-kroninya. Bargaining proyek kepentingan rakyat kini berformat “wani piro”. Pengkhianatan oleh penyelenggara negara yang seharusnya menjadi “pengawas” tapi sekarang malah berbalik menjadi pihak yang “diawasi”. Mejadikan Indonesia negara yang begitu boros dengan adanya komisi-komisi pengawas baru. Padahal, jika DPR menjalankan fungsi pengawasannya dengan idealisme pancasila, akan ada cukup anggaran yang cukup dari pengalihan ‘gaji’ tenaga komisi dan badan pengawas lain untuk membenahi pendidikan kita yang semakin carut-marut dengan alasan usang yang tak kunjung tertangani, yakni kurangnya anggaran kepedulian pemerintah.

Merujuk pada kenyataan miris perdagangan kepentingan di meja-meja DPR maka kami mengajukkan adanya revitalisasi sistem, revitalisasi total sampai pada tingkat kaderisasi parpol. Kaderisasi pewarisan idealisme nasionalis, bukan sekedar kaderisasi “mesin ATM partai”. Revitalisasi kinerja perwakilan, pengawasan dan penganggaran uang negara untuk kepentingan pembangunan dan pensejahteraan, bukan penganggaran fiktif untuk dompet pribadi!
(WYA)